KEBISINGAN POLITIK INDONESIA

                                                 📷Br. Virgilius Susu

Kedewasaan berpolitik selalu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin terbuka untuk menyebarluaskan dan mempraktikan gagasan yang benar di hadapan publik.

Sejak munculnya Orde Baru hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998, politik menjadi sebuah pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan negara kita. Politik bukan lagi menjadi sebuah strategi yang tepat untuk mewujudkan kedamaian dalam menghadapi musuh seperti kolonisme dan komunisme. Politik justru menjadi alat untuk memobilisasi kekuatan dari para penguasa terhadap rakyat kecil.

Para penguasa mengutamakan kepentingan diri dan kelompok di atas kepentingan bersama. Di setiap lembaga politik selalu ditempati oleh genus yang sama. Yang bukan satu genus sepertinya tidak berada dalam posisi sebagai penguasa. Selanjutnya, ada pemaksaan kehendak kepada rakyat untuk selalu menanggapi secara positif setiap keputusan politik. Rakyat tidak diberikan kesempatan untuk secara kritis menanggapi kebijakan para penguasa.

Dengan demikian, kehidupan yang terbentuk dalam negara secara alamiah ialah terpolarisasi antara yang kuat dengan yang lemah. Penguasa tetap berdiri di atas pundak rakyat yang lemah dan rakyat yang lemah menjadi pengabdi bagi kepentingan penguasa. Situasi demikian berakhir oleh munculnya aksi demonstrasi mahasiswa tahun 1998.

Di bawah payung pergerakkan reformasi, politik di negara kita memasuki suasana baru yang lebih terbuka terhadap publik. Negara Indonesia bukan lagi suatu negara untuk para penguasa atau untuk golongan tertentu, melainkan negara yang didirikan untuk semua kepentingan rakyat Indonesia. Semua rakyat diberikan kebebasan untuk menampilkan diri sebagai peserta aktif dalam politik. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada publik untuk mengungkapkan pendapatnya, lalu bertanggung jawab terhadap pendapat itu.

Suara rakyat Indonesia selalu diperhitungkan dan didengarkan oleh pemerintah. Kehidupan bangsa tidak lagi terpolarisasi antara yang kuat dan lemah (situasi tuan dan hamba), melainkan semua orang mendapat hak dan kesempatan yang sama. Rakyak bebas menyampaikan pendapat berupa kritikan dan saran kepada pemerintah.

Politik mengubah wajahnya ke dalam suasana yang lebih terbuka. Rakyat mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kebebasan rakyat untuk menyatakan pendapatnya tidak dibatasi oleh pemerintah. Namun, semakin diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat di hadapan publik, banyak pribadi yang aktif dalam perpolitikan tidak lagi mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik.

Banyak pribadi mengungkapkan pendapat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka membuat suatu narasi dan memaparkan data hasil rekaan. Semua data dan narasi tidak berdasarkan situasi yang terjadi secara nyata. Tindakkan seperti ini mengambarkan bahwa kualitas kita sangat rendah. Tetapi tindakkan seperti ini sering terjadi di tanah air.

Pada dasarnya, politik berarti sebuah strategi atau siasat. Strategi yang dimaksudkan adalah sebuah jalan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jalan itu tidak mengesampingkan kebenaran. Dengan demikian, sejatinya politik in se (dalam dirinya) memiliki maksud yang luhur. Di samping itu Politik sebagai suatu siasat disandingkan dengan etika. Maksudnya, politik dijalani seiring dengan nilai-nilai etis. Bahkan, etiket juga mesti dijunjung tinggi dalam berpolitik. Dalam hal ini, kesantunan mendapatkan tempatnya dalam perpolitikan.

Akan tetapi, situasi akhir-akhir ini amat merisaukan. Politik dijalani dengan siasat yang jauh dari tindakan etis. Ujaran kebencian, keberingasan dan kegeraman dalam berpendapat menunjukkan hal yang dimaksud. Terlebih, membenarkan ketidak-benaran seolah menjadi hal yang lumrah. Itulah salah satu hal penyebab kebisingan politik di tanah air.

Misalkan di tengah situasi pendemi sekarang, kita bukannya bersatu bersama pemerintah, tetapi masih banyak pribadi yang dengan aktif mengacungkan kritik yang pedas terhadap kinerja pemerintah. Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Pemerintah dinilai menutup-nutupi data, lamban dalam pencegahan Covid-19 dan tidak bertanggung jawab terhadap kemerosotan ekonomi rakyat.

Politik yang bertujuan membentuk dan menumbuhkan kecerdasan serta kesadaran untuk mencapai kebenaran justru tidak memiliki tempatnya. Banyak orang mengklaim diri sebagai orang yang benar di hadapan publik. Mereka mempengaruhi publik dengan merangkai kata-kata yang terkesan indah dan menarik simpati. Mereka berbicara dengan menampilkan data rekaan dan narasi yang tidak sesuai fakta. Data-data dan narasi yang dipaparkan selalu berdasarkan versi pribadi, lalu diklaim benar.

Aristoteles mengatakan bahwa kebenaran berarti selaras dengan apa adanya, peristiwa dan realitasnya. Kebenaran itu selalu dibicarakan dari sesuatu yang realitas. Jika tidak sesuai realitas, itu sebuah ketidak-benaran. Ini merupakan pendapat yang sudah tidak asing lagi di telinga semua orang. Sesuatu yang tidak sesuai realitas harus dihindari, yang benar harus dilakukan dan diusahakan di tanah air.

Yang benar adalah itu yang mampu mendidik bangsa untuk tidak menciptakan kebisingan dalam berpolitik. Sehingga dahulu Plato selalu mengatakan kepada murid-muridnya untuk selalu menggenggam kebenaran. Baginya, dalam cara yang benar, kita tidak akan menemukan kesulitan dan semuanya tidak lagi tampak aneh. Maka, perlu ada verifikasi terhadap setiap data dan narasi yang ingin dipaparkan ke publik.

Di sini, negara perlu membongkar perilaku gelap dari setiap kelompok yang berusaha membenarkan ketidak-benaran, dan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku rekaan (hoax). Ketegasan itulah yang mengembalikan politik kepada strategi yang benar dan etis sesuai jati dirinya.